Kupang, Mensanews.com- Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta para Bupati/Walikota se-NTT agar memacu belanja APBD di atas 50 persen pada akhir kuartal II tahun 2021. Dalam keadaan extraordinary akibat pandemi covid-19, perlu upaya luar biasa untuk menggerakan ekonomi.
“Presiden Jokowi serius sekali agar covid-19 jangan sampai melonjak drastis karena punya dampak ekonomi. Hal ini akan buat negara-negara lain takut masuk ke Indonesia untuk investasi. Kalau investasi asing tidak masuk, kita hanya berharap kepada seluruh APBN dan APBD sebagai tiang penyanggah dan penggerak ekonomi, ” kata Gubernur VBL saat memberikan arahan pada Rapat Kerja bersama para Bupati/Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat Gubernur, Kamis (6/5).
Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD NTT, Kapolda NTT, Danrem Wirasakti 161 Kupang, Danlanud El Tari Kupang, Kabinda NTT, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) NTT, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Sekretaris Daerah NTT, para staf khusus Gubernur dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT. Para Bupati/Walikota se-NTT mengikuti pertemuan ini secara virtual.
Rapat tersebut membahas tiga hal yakni penanganan covid-19, progres penyerapan APBD Kabupaten/Kota dan perizinan dalam rangka investasi.
Menurut Gubernur Viktor, refocussing tidak boleh jadi alasan realisasi anggaran yang rendah. Karena refocussing ini bukan hal yang baru dan sudah beberapa kali dilakukan.
“Masa sudah beberapa kali lakukan refocussing, belum juga paham dan pintar. Saya minta kita sudah masuk kuartal II, penyerapan anggaran harus ada di atas 50 persen pada akhir kuartal II. Ada Kapolda dan Wakajati, harus kerja sama dalam sebuah kelembagaan untuk mendorong realisasi baik APBN maupun APBD di seluruh NTT sehingga mampu jadi penopang utama saat pandemi covid-19 seperti ini, ” jelas Gubernur.
Terkait dengan perizinan untuk investasi, Gubernur meminta agar diambil langkah-langkah extraordinary. Karena saat ini kita berada dalam bencana global akibat pandemi covid-19. Kalau sudah sudah keluar izin dan tidak ada geliat selama 3 bulan, cabut kembali izinnya.
“Bupati/Walikota cek kembali ini. Dalam situasi seperti ini, ada sektor-sektor tertentu yang diminati banyak pihak, tapi izn sudah terlanjur diberikan kepada orang lain namun mereka tidak bergerak. Ambil langkah tegas. Begitu juga kalau sertifikat ganda, harus ambil langkah extraordinary. Di sini ada Kapolda, Wakajati, Danrem dan Forkopimda, orang mau investasi, tapi masih terkendala masalah lahan. Ini harus ambil langkah luar biasa karena situasi bencana, yang penting jangan peras untuk dapatkan sesuatu, ” jelas Gubernur VBL.
Ketua DPRD NTT, Emy Nomleni mengatakan DPRD NTT mendorong dan mendukung upaya percepatan penyerapan APBD Kabupaten/Kota Se-NTT. Tidak hanya agar terjadi penyerapan lebih besar, tapi agar program dan kegiatan mendorong pergerakan perekonomian lebih cepat.
“Khusus untuk daerah-daerah yang terkena bencana, percepatan berbagai program dan kegiatan tentu akan bantu pemulihan ekonomi. Karena pastinya dalam beberapa bulan ke depan, masyarakat di daerah-daerah ini masih cukup sulit dapatkan makanan. Tolong perhatikan secara khusus perempuan dan anak di daerah bencana dalam penanganan dan pemulihan ekonomi, ” jelas Ketua PDIP NTT itu.
Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Rudi Margono mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi mendukung penuh upaya percepatan penyerapan anggaran dan perizinan untuk investasi. Seluruh Kejari dan jajarannya tidak boleh minta proyek dan tidak boleh KKN dalam penyerapan APBD. Kejaksaan akan memberikan
Rasa aman dan membantu dalam percepatan penyerapan anggaran.
