Untuk pengawasan aset pemda kata Sofyan, mungkin nanti dari KPK tadi menyampaikan ada penandatanganan didepan khusus untuk asset. tetapi intinya kalau bagi kami di BPKP bersama dengan APIP mungkin nanti juga dukungan dari KPK dengan Kemendagri yang sebagai narasumber saat ini. Masukan-masukan apapun yang disana kami akan koordinasikan. Mudah-mudahan dalam satu target kami, adalah tindak lanjut untuk 78 persen. Itu juga kami akan kerja sama untuk bisa mencapai hal tersebut termasuk didalamnya aset. Karena kalau aset itu tidak dilakukan perbaikan sepertinya agak sulit untuk mendapatkan opini WTP dari BPK.
Hal senada juga disampaikan oleh Korsup Wilayah V KPK Dr. Ucok A. Damenta, bahwa ini forum yang sangat strategis. Ini adalah tindak lanjut atau wujud nyata dari rakor wasnas oleh presiden. Pesan presiden bagaimana uang rakyat ini harus dikawal, dan bagaimana kepercayaan rakyat itu harus dijaga. Oleh karena itu wujud dari kebijakan presiden inilah pada hari ini rakor tidak hanya di NTT saja tetapi di seluruh provinsi di Indonesia. Ini adalah bentuk kolaborasi pengawalan kebijakan dari tingkat pusat sampai kedaerah.
“Tadi saya sampaikan bahwa melalui RKPD semua dikawal dan bagaimana pengawasan itu dilakukan agar supaya dikemudian hari tidak timbul pernyataan bahwa presiden yang kurang baik. Kita jaga semua kebijakan baik itu nasional maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah”, Tandas Ucok
Berkaitan dengan bencana dan lain sebagainya itu juga harus kita selamatkan, yakni seluruh tata kelolah pemerintahannya agar dikemudian hari tidak ada pernyataan atau penilain bahwa presidennya kurang baik. Kita ingin semua ini berjalan dengan baik oleh karena itu perluh adanya penguatan terkait dengan APIP. APIP ini bebannya banyak. itu perlu diperkuat tidak hanya masalah peningkatan kapasitas tapi risos maupun apresiasi APBD terhadap APIP itu juga perlu juga.
“Nah ini tugas kita bersama tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pusat, propinsi, maupun kabupaten kota, tetapi harus secara bersama-sama. Poinnya kita mengawal seluruh kebijakan-kebijakan presiden yang tertuang didalam rakor naswas 2020 lalu, dan implementasi saat ini” tutur Ucok sembari mengajak seluruh stakeholder untuk kerjasama dalam mengawas program prioritas dan isu strategis pemerintahan daerah 2021 khususnya pada sektor pertanian dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. (Ollchan)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
