Dalam konferensi pers pada Kamis, (30 /04/ 2026) tersebut, pengacara Nikolas K. Lomi menegaskan bahwa tudingan yang disampaikan oleh Fransisco Fernando Besi, baik di ruang sidang maupun di luar persidangan, adalah tidak benar dan tidak berdasar.

“Klien kami, Gusty Piston, secara tegas menyatakan tidak pernah menerima uang dari Hironimus Sonbay maupun pihak lain, termasuk dari Ronny Sonbay. Ia juga tidak pernah menyerahkan uang kepada jaksa Ridwan Amsar ataupun pihak lain sebagaimana dituduhkan,” ujar Nikolas.

Menurutnya, pernyataan yang beredar luas dan viral di publik tersebut merupakan fitnah yang mencoreng nama baik kliennya. Ia menekankan bahwa sebagai advokat, setiap informasi yang disampaikan ke publik maupun di persidangan harus didasarkan pada bukti yang sah.

“Tidak bisa hanya berdasarkan cerita klien lalu disampaikan sebagai fakta tanpa pembuktian. Harus diuji, harus ada bukti. Ini prinsip dasar dalam praktik hukum,” tegasnya.

Tidak Pernah Terungkap di Persidangan

Ketua Tim Hukum, Bildad Torino M. Thonak, SH, menjelaskan bahwa setelah melakukan analisis dan pengecekan menyeluruh terhadap jalannya persidangan, tidak ditemukan fakta yang mendukung tudingan tersebut.

Ia menyebutkan, baik dalam pemeriksaan Gusty Piston sebagai saksi maupun keterangan Hironimus Sonbai di persidangan, tidak pernah ada pembahasan mengenai aliran uang kepada jaksa.

“Fakta persidangan itu adalah apa yang disampaikan di depan majelis hakim. Jika tidak pernah muncul dalam persidangan, lalu tiba-tiba dimunculkan dalam pledoi, itu menjadi pertanyaan besar: fakta yang mana yang dipakai?” ujar Bildad.

The post Bantah Keras Tudingan Suap, Tim Hukum Gusty Piston Laporkan Fransisco Besi ke Polisi appeared first on Mensa News.

Dalam keterangannya di persidangan, Dr. Johanes merujuk secara tegas pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 61 dan Pasal 62. Ia menjelaskan bahwa setiap keputusan tata usaha negara yang berdampak kepada seseorang wajib disampaikan secara langsung atau melalui Kantor Pos kepada pihak yang terkena keputusan paling lambat lima hari kerja sejak keputusan tersebut ditetapkan.

“Pejabat yang mengeluarkan keputusan wajib menyampaikan keputusan tersebut kepada pihak yang bersangkutan dalam jangka waktu lima hari kerja. Jika tidak, maka keputusan tersebut dapat dinilai tidak sah secara hukum administrasi,” tegasnya di hadapan majelis hakim, Selasa 4 Maret 2025 di Pengadilan PTUN Kupang.

Kewajiban Kepala Dinas Pendidikan

Menurut ahli, dalam konteks perkara ini, Kepala Dinas Pendidikan sebagai pejabat yang mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Safira Abineno memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan surat tersebut paling lambat lima hari kerja setelah tanggal penerbitan.

Namun fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa sejak tanggal 1 Juli 2024, Safira Abineno tidak pernah diperiksa maupun menerima surat pemberhentian terhadap dirinya. Surat pemberhentian itu justru baru diterima pada 4 Juli 2025, atau satu tahun setelah tanggal efektif pemberhentian.

“Jika benar surat tersebut baru diterima satu tahun kemudian, maka secara hukum administrasi, keputusan pemberhentian itu tidak sah,” ujar Dr. Johanes.

Melewati Tenggat, Keputusan Gugur Demi Hukum

Dr. Johanes menjelaskan, ketentuan lima hari kerja dalam UU Administrasi Pemerintahan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara. Ketika batas waktu tersebut terlampaui tanpa penyampaian resmi kepada pihak yang bersangkutan, maka keputusan tersebut kehilangan kekuatan hukum.

The post Saksi Ahli Tegaskan: Pemberhentian Safira Abineno Cacat Administrasi, PLH -PLT Terancam Batal appeared first on Mensa News.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas-tugas protokoler dan kehumasan di lingkungan DPRD, khususnya dalam mendukung aktivitas pimpinan dan anggota dewan pada berbagai agenda resmi pemerintahan maupun kegiatan kelembagaan.

Dalam pertemuan tersebut, Nurce Sombu menjelaskan secara komprehensif mengenai peran strategis bagian Persidangan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam mendukung kinerja lembaga legislatif. Menurutnya, setiap kegiatan DPRD terutama yang melibatkan unsur pimpinan harus difasilitasi secara profesional oleh tim protokoler Sekretariat Dewan.

“Apabila pimpinan DPRD menerima undangan resmi dari pemerintah kota, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, maupun pemerintah pusat, maka kehadiran tersebut wajib difasilitasi oleh protokoler secara baik dan sesuai ketentuan,” tegas Nurce.

Ia menekankan bahwa pengaturan tata tempat dalam kegiatan resmi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut etika kelembagaan dan penghormatan terhadap struktur pemerintahan daerah. Dalam kegiatan resmi di tingkat provinsi, misalnya, pimpinan DPRD harus ditempatkan berdampingan dengan Gubernur sebagai representasi lembaga legislatif.

“Dalam kegiatan di tingkat provinsi, pimpinan harus duduk di samping Gubernur. Tidak bisa ditempatkan di belakang atau terpisah. Itu bagian dari tata protokol yang wajib dipahami dan dilaksanakan,” ujarnya.

The post Kepala Persidangan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan: Nurce Sombu Terima Konsultasi Setwan Rote Ndao, Tegaskan Profesionalisme Protokoler DPRD appeared first on Mensa News.

Sorotan ini mencuat setelah beredarnya dokumen legal opinion yang disusun oleh kuasa hukum pelapor. Dokumen itu memuat analisis yuridis yang menilai terdapat potensi ketidakseimbangan prosedural, terutama karena pelapor disebut belum pernah dipanggil secara resmi untuk memberikan keterangan dalam proses klarifikasi.

Klarifikasi Dinilai Belum Komprehensif
Dalam kajian hukum tersebut, kuasa hukum pelapor menilai klarifikasi yang dilakukan terkesan lebih banyak menyasar pihak terlapor. Sementara itu, pelapor maupun pihak yang merasa dirugikan disebut belum dilibatkan secara formal dalam proses awal pengumpulan bahan keterangan.

Kondisi ini, menurut dokumen tersebut, berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi (informational imbalance) yang dapat memengaruhi arah analisis awal perkara.

“Proses klarifikasi yang tidak melibatkan pelapor berisiko menghasilkan kesimpulan prematur dan tidak memenuhi standar bukti permulaan yang memadai,” demikian kutipan dalam legal opinion yang beredar.

Secara normatif, asas due process of law dan prinsip good governance menuntut adanya keseimbangan para pihak, transparansi, serta akuntabilitas sejak tahap awal penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi.

Batas Kewenangan Internal Dipersoalkan

Yap Malelak juga menyoroti batas kewenangan antarbidang di internal kejaksaan. Ia menjelaskan bahwa secara struktural, Bidang Intelijen memiliki fungsi pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), deteksi dini, serta analisis awal. Namun, kewenangan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berada pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus).

“Jika sudah masuk pada analisis unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, maka secara hukum itu menjadi domain Pidsus. Intelijen tidak berwenang mengambil kesimpulan final terkait ada atau tidaknya unsur tindak pidana,” ujar Yap dalam keterangan pers di Kupang, Sabtu (14/2/2026).

Pernyataan ini disampaikannya sebagai bentuk dorongan agar penanganan perkara tetap berada dalam koridor kewenangan yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir prosedural.

Kronologis Komunikasi

Legal opinion tersebut juga melampirkan kronologis komunikasi antara pelapor, Timotius Feoh, dengan pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, termasuk dengan unsur Penerangan Hukum (Penkum) dan Pidsus.

Dalam percakapan melalui pesan WhatsApp, pelapor meminta informasi terkait perkembangan laporan dugaan penyimpangan dana pensiun PDAM Kabupaten Kupang. Respons yang diterima menyebutkan bahwa proses masih berjalan dan surat penjelasan akan diantar langsung.

The post Rp9 M Dana Pensiun PDAM Dipertanyakan, GN-PK Angkat Isu Transparansi Penanganan Perkara appeared first on Mensa News.

Pembatalan hasil seleksi ini disampaikan secara terbuka kepada publik melalui siaran pers resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, Very Awales, pada Jumat (24/10/2025) di Maumere.

6 Jabatan Strategis yang Dibatalkan

Dalam surat pengumuman tersebut, Bupati Sikka menegaskan bahwa pembatalan mencakup seluruh hasil seleksi terbuka terhadap enam jabatan pimpinan tinggi pratama, yakni:

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Keenam jabatan tersebut sebelumnya telah diumumkan melalui Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Terbuka Nomor 14/PANSEL-JPTP/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 serta diperkuat dengan Siaran Pers Penjabat Bupati Sikka pada 8 Januari 2025.

Namun, seluruh hasil tersebut kini dinyatakan tidak berlaku lagi atau dibatalkan secara resmi.

Persetujuan Pembatalan dari BKN

Menurut Kadis Kominfo Sikka, Very Awales, langkah pembatalan ini tidak dilakukan sepihak. Pemerintah Kabupaten Sikka terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Kepala BKN Nomor 14025/R-AK.02.02/SD/K/2025 tanggal 24 September 2025, yang merupakan jawaban atas permohonan pembatalan hasil seleksi terbuka tersebut.

The post Bupati Sikka Umumkan Pembatalan Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama 2024 appeared first on Mensa News.

Penghargaan Nasional untuk Inovasi dan Riset Daerah

BAPPERIDA Kabupaten Sikka meraih penghargaan dalam kategori Peran BRIDA dalam Optimalisasi Potensi dan/atau Penyelesaian Permasalahan Daerah. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi dari BRIN terhadap kinerja Bapperida yang berhasil menerapkan riset dan inovasi dalam kebijakan daerah, serta memberikan solusi nyata untuk pengembangan daerah berbasis bukti.

Rencana penyerahan penghargaan ini akan dilakukan pada Senin, 27 Oktober 2025, di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta, pada pukul 09.00-10.30 WIB. Penghargaan ini akan diterima langsung oleh Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, SH, yang turut berperan dalam mendorong pengembangan riset dan inovasi di daerah.

Evaluasi BRIN terhadap BAPPERIDA/BIDA Se-Indonesia

Dalam surat resmi BRIN bernomor B-674/I/RI.01.00/10/2025 yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Sikka, disebutkan bahwa penilaian dilakukan terhadap 24 provinsi, 187 kabupaten, dan 41 kota yang telah membentuk Bapperida atau BRIDA. Evaluasi berfokus pada dua indikator utama, yaitu: pertama, perumusan kajian kebijakan yang dimanfaatkan dan kedua, peran BRIDA/BAPPERIDA dalam optimalisasi potensi serta penyelesaian permasalahan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, 39 BRIDA/BAPPERIDA dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia berhasil meraih penghargaan Apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025. Kabupaten Sikka menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berhasil masuk dalam daftar penerima penghargaan nasional kali ini.

Pernyataan Kepala Bapperida Sikka, Femy Bapa

Kepala Bapperida Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes da Maga Bapa, ST., M.Eng, yang akrab disapa Femy Bapa, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Dalam pernyataan resminya, Femy Bapa mengatakan,
“Puji Tuhan, dan dukungan leluhur Nian Tana, Kabupaten Sikka berhasil meraih penghargaan ini. Terima kasih untuk kerja sama dan dukungan semua pihak selama ini,” ujar Femy Bapa dengan penuh rasa haru.

Ia menambahkan, keberhasilan ini bukanlah hasil kerja individu, melainkan hasil kolaborasi lintas sektor yang menghadirkan riset dan inovasi untuk menjawab kebutuhan nyata daerah. “Prestasi ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Sikka dalam memperkuat peran riset dan inovasi untuk pembangunan daerah berbasis bukti dan kolaborasi,” lanjutnya.

Komitmen Kabupaten Sikka dalam Riset dan Inovasi

Femy Bapa juga menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Sikka tetap berkomitmen mengembangkan riset dan inovasi untuk memperkuat kebijakan pembangunan daerah yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Ia menyebut bahwa riset dan inovasi yang telah dilaksanakan mampu memberikan dampak positif bagi penyelesaian permasalahan di daerah, serta memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah oleh BRIN

Dalam kesempatan ini, BRIN juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem inovasi daerah yang dapat mendukung peningkatan kapasitas BRIDA/BAPPERIDA dalam melaksanakan riset dan inovasi secara kolaboratif. BRIN berharap agar penghargaan ini menjadi motivasi bagi daerah lain untuk meningkatkan peran riset dan inovasi dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

The post Sikka Menginspirasi! BAPPERIDA Raih Penghargaan Nasional “Optimal 2025” dari BRIN appeared first on Mensa News.

“Ini bukan hanya turnamen voli. Ini adalah ruang kebangkitan, cermin sejarah, dan bentuk penghormatan atas perjuangan tokoh besar kita, Moan Teka dan Moan Iku,” tegas Bupati JYPK dalam pidato pembukaannya.

Teka Iku: Simbol Perlawanan Melawan Penjajahan

Dalam sambutannya, Bupati yang juga dikenal sebagai aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ini mengungkapkan bahwa nama besar Teka Iku tak terpisahkan dari sejarah panjang perlawanan rakyat Sikka terhadap kolonialisme.

“Teka Iku adalah simbol keberanian dan harga diri orang Sikka. Ia ditangkap karena keteguhannya melawan kolonial Belanda, diasingkan dari Maumere ke Larantuka, lalu Kupang, hingga dibuang ke Sawahlunto, Sumatera Barat tempat banyak pejuang bangsa ditahan,” jelas JYPK.

Teka Iku dan Moan Iku bukan hanya tokoh lokal; mereka adalah representasi dari perlawanan rakyat kecil yang berani menantang kekuasaan asing demi martabat dan kebebasan bangsanya.

Olahraga Sebagai Media Perjuangan dan Penyatuan

Bupati JYPK juga menegaskan bahwa bola voli bukan sekadar olahraga, tetapi telah menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat Sikka. Dari gang sempit kampung-kampung hingga lapangan desa dan pesisir, voli telah mengakar kuat sebagai sarana pemersatu dan pembentukan karakter.

“Teka Iku Cup ini adalah ruang untuk mengasah talenta, menjunjung sportivitas, serta mempererat persaudaraan antar anak-anak Sikka. Di sinilah nilai-nilai perjuangan, kejujuran, dan keteguhan itu ditanamkan,” ujarnya.

The post Teka Iku Cup Season 2: Momentum Refleksi Perjuangan Moan Teka dan Moan Iku, Pejuang Rakyat Sikka appeared first on Mensa News.

Imbauan tertanggal 7 Juli 2025 dengan nomor surat Kominfo 500.14/43/VII/2025 itu memuat delapan poin penting sebagai panduan antisipatif warga dalam menghadapi dampak abu vulkanik yang kian meluas.

“Mari kita jaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan bersama. Tindakan yang tepat dan informasi yang benar sangat penting dalam situasi ini,” tegas Bupati Yoris dalam pernyataan resminya.

Dampak Abu Vulkanik Capai Wilayah Permukiman

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sikka, abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki telah terbawa angin ke beberapa kecamatan di Sikka bagian timur seperti Kecamatan Talibura dan Waigete. Warga melaporkan adanya partikel halus yang menempel di tanaman, kendaraan, dan sumber air, serta mulai menimbulkan gangguan pernapasan ringan di kalangan kelompok rentan.

Isi Himbauan: Langkah Konkret Hadapi Situasi

Imbauan Bupati berisi panduan praktis untuk mengurangi paparan abu vulkanik:

1. Batasi aktivitas luar ruangan kecuali untuk kebutuhan mendesak.
2. Gunakan alat pelindung diri, terutama masker dan kacamata.
3. Lindungi sumber air bersih agar tidak tercemar.
4. Bersihkan diri dan pakaian setelah kembali dari luar rumah.
5. Lindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita ISPA.
6. Jaga kebersihan udara dalam rumah dengan menutup jendela dan pintu.
7. Ikuti informasi resmi, tidak mudah percaya kabar tak terverifikasi.
8. Hindari penyebaran hoaks yang dapat memicu kepanikan.

Pemkab Siaga, Layanan Informasi Diperkuat

Pemkab Sikka bersama BPBD dan instansi terkait kini dalam status siaga dan terus memantau situasi melalui pos pemantauan serta laporan lapangan. Masyarakat diminta aktif melaporkan kondisi lingkungan sekitar, khususnya bila ada keluhan kesehatan yang meningkat atau kebutuhan logistik mendesak.

“Koordinasi lintas sektor kami perkuat untuk memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat tetap aman,” ujar Kepala BPBD Sikka dalam keterangannya kepada media.

The post Bupati Sikka Imbau Warga Waspadai Dampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki appeared first on Mensa News.

Langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 98 ayat (1) yang menekankan perlunya pembinaan awal ASN melalui orientasi.

Orientasi Bertugas: Pajak dan Validasi Data di 28 Desa/Kelurahan

Dalam rilis resmi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, dijelaskan bahwa seluruh PPPK dan CPNSD akan melaksanakan tugas orientasi selama satu bulan penuh, dari 2 Juli hingga 31 Juli 2025, di 28 lokasi desa dan kelurahan, termasuk Desa Nita, Desa Geliting, Kelurahan Kota Uneng, dan lainnya.

Selama masa orientasi, ASN baru ini akan ditugaskan melakukan:

• Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),
• Validasi data PBB-P2 di lapangan,
• Uji petik di tempat parkir, warung, restoran, dan pedagang kaki lima,
• Pendataan ulang objek pajak di sejumlah titik strategis termasuk pusat perbelanjaan dan ruas jalan utama di Maumere.

Skema Penugasan Khusus

Untuk efektivitas kegiatan ini, Bupati Sikka menerbitkan beberapa surat tugas resmi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), di antaranya:

• Surat Tugas Nomor: Bapenda.879/408/2025 — Untuk CPNSD yang bertugas melakukan uji petik di tempat parkir Toserba Fajar Timur Maumere dan lokasi lainnya.
• Surat Tugas Nomor: Bapenda.879/409/2025  Untuk PPPK dalam pelaksanaan penagihan dan validasi basis data PBB-P2.
• Surat Tugas Nomor: Bapenda.879/411/2025  Untuk PPPK dalam pendataan ulang parkir di jalan umum.
• Surat Tugas Nomor: Bapenda.879/412/2025 Untuk CPNSD dalam pendataan ulang warung makan dan PKL.

Pendampingan Langsung oleh Bapenda

Setiap tim yang bertugas akan didampingi oleh staf Bapenda, satu orang untuk tiap desa atau kelurahan, guna memastikan akurasi dan validitas data yang dikumpulkan serta memberi arahan teknis di lapangan.

The post Bupati Sikka Tugaskan 1.567 PPPK dan CPNSD Jalankan Orientasi Sambil Tagih Pajak dan Validasi Data PBB-P2 appeared first on Mensa News.

Pernyataan itu dikemukakan Ketua Umum DePA-RI Dr. TM Luthfi Yazid, SH, LL.M kepada Mensanews usai menerima kunjungan kehormatan (courtesy visit) Presiden BLA Liu Yanling dan jajarannya di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Kunjungan kehormatan jajaran pimpinan Organisasi Advokat Tiongkok itu berlangsung dalam suasana penuh keakraban dengan tujuan terbangunnya kerjasama jangka panjang kedua pihak.

Menurut Ketua Umum DePA-RI, diantara bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan adalah program pertukaran advokat DePA-RI dan BLA untuk melakukan internship (magang) di beberapa kantor hukum di Tiongkok. Begitu juga sebaliknya, BLA akan mengirim para advokatnya untuk magang di kantor-kantor hukum anggota DePA-RI.

“Mereka juga bekerjasama untuk mengadakan seminar hukum, lokakarya, webminar, penelitian maupun penerbitan di bidang hukum,” katanya kepada pers usai pertemuan dengan jajaran pimpinan Organisasi Advokat Tiongkok tersebut.

Menurut pengacara yang sudah dua kali menjadi pengacara Capres-Cawapres RI tahun 2019 dan 2024 itu, DePA-RI berkomitmen untuk membangun kerjasama yang berkelanjutan.

Kerjasama dimaksud bukan hanya dengan Organisasi Advokat dari Tiongkok, tetapi juga dengan organisasi advokat dari negara-negara lain seperti Inggris, Jepang, Belanda, Amerika, Malaysia dan Timur Tengah.

“Semua akan dilakukan oleh DePA-RI asalkan berdasarkan kepada penegakan hukum dan keadilan serta keuntungan dari kedua belah pihak (mutual interest) dan kerjasama yang berkelanjutan,” kata Ketua Umum DePA-RI yang juga anggota Kelompok Kerja di Mahkamah Agung RI terkait Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Mediasi itu.

Ia juga mengemukakan, perkembanganan dan kemajuan China dalam bidang ekonomi dan teknologi tidak bisa dianggap remeh, bahkan beberapa negara maju seperti Jepang atau Amerika Serikat sudah mulai tertinggal oleh China.

Tak heran, manakala Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan reciprocal tariff yang mengejutkan terutama kepada China, Pemerintah Tiongkok tidak tinggal diam, namun melakukan perlawanan serta balasan, dan peristiwa ini dapat menjadi pemicu perang dagang dunia.

The post DePA-RI Bangun Kerjasama Dengan Beijing Lawyers Association appeared first on Mensa News.

Acara ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka merencanakan pembangunan yang lebih inklusif, dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat setempat. Musrenbang kali ini mengambil tema “Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Lingkungan Hidup, dan Pelayanan Publik.”

Acara dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry E. Pelt, SH, yang turut dihadiri oleh perwakilan Anggota DPRD Kota Kupang, Kepala Bappeda Kota Kupang beserta jajaran, serta perwakilan dari instansi terkait lainnya. Selain itu, turut hadir Camat Alak, para lurah se-Kecamatan Alak, Ketua LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda yang semuanya berperan penting dalam kelancaran Musrenbang kali ini.

Dalam sambutannya, Jeffry E. Pelt menegaskan bahwa Musrenbang di Kecamatan Alak merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan Kota Kupang. “Musrenbang ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi masyarakat Kecamatan Alak, yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Kupang,” ujar Jeffry.

Lebih lanjut, Jeffry mengingatkan bahwa Musrenbang harus menjadi sarana untuk menentukan program pembangunan yang prioritas dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan semata. “Ketika kita bijak dalam menentukan setiap usulan program prioritas, itu adalah bentuk nyata kepedulian kita terhadap masyarakat. Dengan diskusi yang bijak dan terarah, kita dapat menciptakan program yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Jeffry juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. “Kami ingin mendengarkan usulan dari masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Setiap usulan harus dibahas secara demokratis dan ditempatkan sesuai dengan skala prioritas yang jelas,” tambahnya.

The post Mewujudkan Kesejahteraan Bersama: Musrenbang Kecamatan Alak Fokus Pada Solusi Inklusif appeared first on Mensa News.

Dalam kunjungannya, Angerius menyerahkan bantuan berupa bibit sayur dan obat tanaman yang diharapkan dapat memperkuat usaha pertanian di daerah tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, terutama dalam mendukung ketahanan pangan di Malaka.

Antusiasme Kelompok Istana Sayur Haliklaran

Kedatangan Angerius disambut hangat dan antusias oleh anggota Kelompok Istana Sayur Haliklaran. Ketua Kelompok Istana Sayur, Ferdinandus Roki Bria, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Anggota DPRD Malaka tersebut.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan bibit dan obat tanaman yang kami terima. Kehadiran Anggota DPRD Angerius sangat berarti bagi kami, apalagi kami semua hadir untuk menyambutnya,” kata Ferdinandus Roki dengan penuh rasa syukur.

Komitmen Angerius untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Milenial

Angerius Agustinus Bria, dalam kesempatan tersebut, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung petani milenial di Kabupaten Malaka. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam program-program pertanian yang sudah berjalan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

“Saya akan terus datang untuk melihat dan memantau perkembangan kebun sayur ini. Kita harus bekerja bersama agar hasil pertanian semakin baik. Saya berkomitmen untuk mendukung program-program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Angerius.

The post Anggota DPR Angerius Bria Tunjukkan Komitmen Mendukung Petani Milenial dengan Bantuan Bibit Sayur dan Obat appeared first on Mensa News.

Acara yang berlangsung di Aula Hotel Ramayana, Sabtu 25 Januari 2025 ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pejabat daerah, OPD terkait  pengurus SMSI, serta pemimpin organisasi lainnya.

Bupati Simon Nahak dalam sambutannya menekankan bahwa media memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk citra seseorang, baik dalam dunia politik maupun dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami politisi bisa naik karena media, dan kami juga bisa jatuh karena media. Media memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah perjalanan seorang tokoh publik,” ujar Bupati Simon Nahak.

Menurut Bupati, media tidak hanya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, tetapi juga berpotensi membentuk karier seseorang.

“Ibu Kadis, Pak Kadis, bisa terkenal dan dihormati karena media. Namun, hal yang sama bisa terjadi sebaliknya, seseorang bisa menjadi terkenal karena hal negatif yang disebarkan media,” tambahnya.

The post Hadiri Pelantikan Pengurus SMSI: Bupati Simon Nahak Tegaskan Peran Media dalam Politik dan Kehidupan Sosial appeared first on Mensa News.

Menurut Son Lau, Bawaslu memiliki sejumlah tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), salah satunya adalah menindak pelanggaran yang ditemukan melalui laporan, temuan, atau hasil penelusuran informasi awal. Namun, ia mengungkapkan kekesalan terhadap kinerja Bawaslu Malaka yang dinilai kurang proaktif dalam menangani masalah pelanggaran yang terjadi.

“Kami sudah melaporkan dugaan pelanggaran yang melibatkan ASN Desa Kletek, tetapi sampai saat ini tidak ada tindakan lanjut dari Bawaslu Malaka. Hal ini menunjukkan kurangnya ketegasan dan kecepatan dalam menangani laporan,” ujar Son Lau kepada media pada Jumat (22/11/24).

Lebih lanjut, Son Lau menegaskan bahwa Bawaslu Malaka seharusnya tidak pilih-pilih dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Sebagai lembaga yang memiliki tugas mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu wajib bertindak tegas tanpa membeda-bedakan calon pasangan calon (paslon) yang terlibat. Ia menilai, adanya kesan tebang pilih dalam penanganan pelanggaran pemilu, di mana Bawaslu Malaka lebih tajam terhadap satu paslon dan terkesan tumpul terhadap paslon lainnya.

“Bawaslu Malaka harus bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya, bukan berdasarkan kepentingan politik atau siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa Bawaslu hanya berani menindak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon tertentu saja,” tegas Son Lau.

The post Dugaan Pelanggaran Pemilu ASN Desa Kletek Belum Ditindaklanjuti, Praktisi Hukum Desak Bawaslu Malaka Proaktif appeared first on Mensa News.

Acara ini diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka bekerja sama dengan Bunda PAUD Kabupaten Malaka, dengan berbagai lomba menarik bagi anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kegiatan tersebut meliputi lomba mewarnai, berpuisi, menggambar, dan fashion show, yang diadakan di aula lantai dua Hotel Cinta Damai Betun, Kamis 25 Juli 2024.

Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH., MH., bersama Bunda PAUD, Nyonya Maria Martina Nahak, M.Biomed, hadir langsung untuk menyambut dan memberikan semangat kepada anak-anak.

Sebelum lomba dimulai, Bupati Simon Nahak memberikan pertanyaan hafalan Pancasila kepada salah satu anak PAUD. Desi, seorang anak PAUD yang berani maju ke depan, berhasil menjawab semua sila dengan tuntas dan jelas, yang disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.

Bupati Simon Nahak mengapresiasi keberanian dan kecerdasan anak-anak PAUD.

“Dia berani dan cerdas. Saya minta kepada guru PAUD untuk mendidik anak-anak ini agar lebih cerdas dan berani ketika ditanya,” kata Bupati.

The post Peringatan Hari Anak Nasional: Bupati Simon Nahak Sambut Keceriaan Anak-anak PAUD Malaka appeared first on Mensa News.

Pernyataan ini disampaikan saat membuka secara resmi Sosialisasi Penguatan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang berlangsung di Aula Lantai Tiga Hotel Nusa Dua Betun, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Kamis 18 Juli 2024.

Acara yang dihadiri oleh 425 peserta, terdiri dari tenaga pendidik PAUD dan SD, ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para guru mengenai pentingnya masa transisi tersebut.

Dalam arahannya, Bupati Simon Nahak menjelaskan bahwa transisi dalam konteks ini adalah perpindahan anak dan penyesuaian diri dengan lingkungan belajar yang baru.

“Transisi itu usia peralihan di mana guru harus mampu mengajarkan pada anak berdasarkan kebutuhannya. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian saat perpindahan,” ungkap Bupati Simon Nahak.

Beliau juga menekankan bahwa sosialisasi ini adalah langkah penting untuk menghilangkan miskonsepsi yang sering terjadi dalam pembelajaran PAUD. Salah satu miskonsepsi yang perlu diatasi adalah anggapan bahwa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) adalah satu-satunya bukti keberhasilan belajar.

“Miskonsepsi ini harus disingkirkan demi mewujudkan transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan. Guru harus memahami bahwa setiap anak memiliki tahap perkembangan dan kebutuhan yang berbeda,” tambahnya.

The post Bupati Malaka Simon Nahak: Transisi PAUD ke SD Harus Menyenangkan dan Efektif appeared first on Mensa News.