KUPANG, Mensanews.com – Di tengah situasi darurat pascagempa bumi yang mengguncang Flores, Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur (NTT), Yunus Takandewa, mengeluarkan perintah harian yang tegas kepada seluruh kader, struktur partai, badan, sayap partai, dan relawan yang terlibat dalam penanganan bencana.
Pesannya tidak berputar pada seremoni, dokumentasi, maupun sekadar menunjukkan kehadiran di lokasi bencana. Yunus menempatkan keselamatan dan kebutuhan dasar warga terdampak gempa Flores sebagai ukuran utama kerja kemanusiaan.
Perintah tersebut diterima fajartimor.com, Rabu (19/8/2026), dari lokasi bencana Flores.
Ada satu penegasan yang menjadi garis depan instruksi tersebut: jangan sampai ada masyarakat terdampak yang kelaparan atau kehilangan akses terhadap air bersih dan air minum.
“Tidak boleh ada yang kelaparan karena tidak ada makan dan minum/air bersih,” demikian salah satu penegasan Yunus dalam instruksi hariannya.
Kalimat itu sederhana, tetapi memiliki makna besar di tengah kondisi darurat. Saat warga masih berada di kamp-kamp pengungsian, rumah mengalami kerusakan, akses pelayanan dasar terganggu, dan kebutuhan masyarakat berubah cepat, maka bantuan tidak boleh berhenti pada laporan.
Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata.
Bukan soal siapa yang datang lebih dahulu.
Bukan pula tentang siapa yang paling banyak muncul dalam dokumentasi.
Ukuran sebenarnya adalah siapa yang memastikan warga mendapatkan makanan, air minum, air bersih, layanan kesehatan, evakuasi, informasi yang benar, dan rasa aman.
Dari Logistik hingga Evakuasi Pasien
Dalam instruksinya, Yunus meminta seluruh jajaran PDI Perjuangan yang bergerak di lapangan menjadikan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas pertama.
Kader, badan, sayap partai, dan relawan diminta memastikan masyarakat terdampak memperoleh makanan, minuman, serta air bersih.
Namun kebutuhan darurat tidak berhenti pada logistik.
Yunus juga meminta jajaran lapangan membantu mengevakuasi pasien dengan kondisi serius yang membutuhkan penanganan segera ke rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
Instruksi ini menunjukkan bahwa penanganan bencana harus bergerak berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
Ketika ada pasien yang membutuhkan pertolongan segera, waktu menjadi faktor yang tidak bisa ditawar.
Dalam situasi bencana, keterlambatan dapat memperbesar risiko. Karena itu, setiap kader dan relawan yang berada di lapangan dituntut memiliki kepekaan untuk melihat persoalan, melaporkannya, sekaligus membantu mencari jalan keluar sesuai kewenangan dan koordinasi dengan pihak terkait.
Kerja kemanusiaan tidak boleh menunggu persoalan menjadi lebih besar.
Patroli Lapangan, Pastikan Data Sesuai Kondisi Warga
Yunus juga memerintahkan seluruh jajaran melakukan pengecekan dan patroli lapangan secara berkala.
Kamp-kamp pengungsian dan titik-titik warga terdampak harus didatangi untuk mengetahui langsung kondisi masyarakat.
Perintah tersebut menjadi penting karena kebutuhan warga di lokasi bencana dapat berubah dari waktu ke waktu.
Satu titik mungkin membutuhkan makanan. Titik lain membutuhkan air bersih. Di tempat berbeda bisa saja terdapat warga sakit, lansia, anak-anak, maupun pasien yang membutuhkan evakuasi.
Karena itu, data dan informasi tidak boleh hanya diperoleh dari laporan yang berada di atas meja.
Kondisi lapangan harus dilihat secara langsung.
Di balik angka korban terdapat manusia. Di balik data pengungsian ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Di balik laporan kerusakan terdapat rumah yang sebelumnya menjadi tempat pulang.
Karena itu, patroli lapangan bukan sekadar aktivitas rutin. Ia menjadi bagian penting dari upaya memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Informasi yang ditemukan di lapangan harus diperiksa, dipetakan, kemudian diterjemahkan menjadi tindakan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
