Jakarta, Mensanews.com– Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., dan Wakil Bupati, Louise Lucky Taolin, S.Sos., membangun sinergisitas dengan sejumlah instansi dan lembaga di pusat untuk mendungkung percepatan pembangunan Kantor Pusat pemerintahan (Puspem) dan program lainnya sesuai dengan Visi Misi SN-KT pada pemilu lalu, terbatasnya APBD kabupaten Malaka.
Dua kepala daerah hebat ini tak tanggung-tanggung ‘menjemput bola’ meminta dukungan dan bantuan ke pemerintah pusat melalui sejumlah kementrian dan lembaga di Jakarta.
“Iya benar, itu koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk sinergisitas dalam rangka mendukung pembangunan Malaka. Prinsipnya Malaka membutuhkan bantuan dari pusat untuk upaya percepatan pembangunan di Malaka,” ungkap Bupati Simon, Jumat 1 April 2022.
Pada kesempatan itu, Bupati dan Wabup Malaka berkordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah kementrian, bersinergi memastikan program Swasembada pangan agar berdampak posetif bagi seluruh lapisan masyarakat malaka dan terlaksananya pembangunan Puspem Malaka.
Bupati Simon dan Wabup Kim Taolin mendatangi kementrian dan lembaga terkait berkordinasi dan kolaborasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur di kabupaten Malaka yang merupakan daerah otonomi baru dan termuda di NTT, dimana Malaka yang langsung berbatasan dengan dua negara baik Negara Republik Demokratica Timor Leste (RDTL) maupun negara Australia.
“Kita berharap ada perhatian dari pemerintah pusat (Pempus) untuk membantu, apa yang dibutuhkan Kabupaten Malaka, terutama pembangunan Puspem Malaka serta hal lainnya,” kata Bupati Simon.
Sebelumnya rombongan Bupati Malaka juga sempat bersua dengan sejumlah Anggota DPR RI, baik dari Partai Golkar maupun partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kantor (DPR RI) senayan Jakarta
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
