Jakarta, Mensanews.com– Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johanis Asadoma resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk masa jabatan 2025-2030. Pelantikan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kehadiran sejumlah tokoh nasional serta warga yang menyaksikan prosesi ini menambah kemeriahan pelantikan. Sebelum acara utama dimulai, kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Istana Kepresidenan diselimuti suasana yang penuh semangat. Kirab para Kepala Daerah terpilih menuju lokasi pelantikan menjadi bagian penting dari upacara tersebut, memperlihatkan kekompakan dan semangat baru di pemerintahan Indonesia.
Dengan mengenakan seragam resmi Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB), para pemimpin daerah dan wakilnya melangkah penuh khidmat, didampingi oleh alunan musik Drumben Gita Abdi Praja (GAP) dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), menambah kemegahan acara. Barisan kepala daerah yang berjalan dengan gagah menjadi sorotan masyarakat dan tamu undangan yang hadir pada momen bersejarah ini.
Setibanya di halaman tengah Istana Kepresidenan, para pejabat daerah segera bersiap mengikuti prosesi pelantikan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara pengambilan sumpah jabatan, di mana 961 pejabat dari 481 daerah se-Indonesia dilantik secara serentak. Selain Melki Laka Lena dan Johanis Asadoma, pelantikan ini juga mencakup 33 Gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Wali Kota, dan 85 Wakil Wali Kota, menjadikan pelantikan hari ini sebagai yang pertama kali dilakukan serentak dalam sejarah pemerintahan Indonesia.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
