“Dunia saat ini sedang merujuk kepada pengambangan UMKM. Dimana UMKM adalah salah satu usaha untuk mengangkat semua potensi lokal yang ada. Kita punya segala jenis kekayaan alam, dan itu semua harus dikerjakan oleh masyarakat setempat. Itu baru namanya ekonomi rakyat. Karena dari ekonomi rakyat itu sendiri nantinya akan menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi daerah serta negara,” jelas Gubernur Viktor.
Ia juga menegaskan bahwa apabila kekayaan alam itu dikelola secara optimal, maka tentu provinsi NTT tidak perlu lagi ketergantungan dengan produk dari luar. Dikarenakan menurut data yang beliau peroleh, setiap tahunnya provinsi NTT membeli segala jenis produk dari luar NTT dengan rata-rata mengeluarkan uang yang nilainya sangat fantastis yaitu mencapai Rp.13 Triliun.
“Saya harapkan dengan hadirnya Bank NTT di Moni, berbagai UMKM yang ada harus diberdayakan. Harus didesain produknya seperti apa serta berbagai pihak seperti pemerintah desa, para pengusaha dan _Off Taker_ harus dilibatkan dalamnya. Setelah itu kita dorong ke sistem penjualan yang berbasis online melalui marketplace. Jadi hadirnya Bank NTT di sini harus berfungsi demikian,” ucapnya.
Sementara itu Dirut Bank NTT, Hari Alexander Riwu Kaho dalam laporannya mengatakan bahwa, kehadiran kantor Fungsional Bank NTT di Moni sudah sesuai dengan regulasi baik itu undang-undang perbankan, maupun peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Fungsi dari kantor tersebut adalah untuk melaksanakan fungsi intermediasi bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Dimana skala untuk kantor fungsional itu selaras dengan program Gubernur NTT yakni untuk membangkitkan UMKM.
Informasi tambahan bahwa kantor Fungsional Bank NTT di Moni tersebut merupakan yang ke-222 di seluruh NTT, serta yang ke-14 di Kabupaten Ende.
Sumber: Biro APim
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
