Bupati Simon berpesan kepada Petani Melenial Garden Lorontolus untuk menggunakan konsep 3-K ( Kebun, Kandang dan Kolam)
“Punya kebun dan kandang yang dapat digunakan untuk memelihara hewan, seperti ayam dan ternak lainya, selain hasilnya bisa dijual juga bisa dinikmati untuk menambah gizi keluarga, kolam untuk memelihara ikan juga demikian. Semua itu demi kesejahteraan keluarga”, Jelas Bupati Simon terkait konsep 3 K.
Ia menyarankan Kepala Desa (Kades) agar tidak takut menggunakan Dana Desa (DD) untuk pengembangan potensi desa melalui berbagai macam komoditas pangan dengan memanfaatkan lahan tidur yang dimiliki oleh lahan masyarakat.
Dana Desa digunakan untuk ketahanan pangan perlu dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat desa memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan di desa secara mandiri. Dana Desa diharapkan mampu mendukung kegiatan dari mulai produksi, penyediaan lahan dan infrastruktur penunjang, pengolahan dan pemasaran Silahkan diajukan anggarannya dan pemerintah akan mengkaji.
Bupati Simon menegaskan, bagi para Kepala Desa, selaku pemegang kuasa pengeloalan dana transfer desa untuk taat aturan, sehingga dana yang diterima dapat dimanfaatkan untuk kepentingan warga dan tidak melanggar hukum. “Jangan sampai ada kepala desa yang tersangkut kasus hukum penyelewengan dana desa. Gunakan sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu Ketua Kelompok Tani Melenial Garden Lorontolus, Adrianus Nahak, bahwa kegiatan Panen tanaman Holtikultura sebanyak 1000 tanaman Pare, 500 pohon Mentimun, 500 pohon terong ,100 Cabai 500 pohon pepaya kalifornia, 500 semangka dan 2500 jagung manis, seluas kurang lebih 1setengah hectare.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
