Josef mengajak agar dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak, semua komponen harus bergotong royong. Bekerja _out of the box_. Jumlah anak NTT yang mencapai 1,87 juta orang merupakan aset untuk NTT yang lebih baik di masa mendatang.
“Kita sudah punya aturan yang bagus dalam hal pemenuhan hak anak. Kita juga sudah banyak kali melakukan seminar dan lokakarya. Namun kita masih belum punya komitmen untuk mengimplementasikanya dengan mengupayakan peningkatan kualitas anak-anak NTT di segala bidang melalui langkah-langkah konkret yang melibatkan semua pihak,” pungkas Wagub Nae Soi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadis DP3A) NTT , Silvia Pekujawang dalam laporan panitia mengungkapkan,tujuan kegiatan pelatihan Gugus Tugas adalah menguatkan komitmen dan peran tugas KLA di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT. Juga melakukan pemetaan dan peran strategis gugus tugas dalam mendorong pelaksanaan KLA.
“Tujuan lainnya adalah menyusun rencana aksi KLA di Kabupaten/Kota se-NTT dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak anak NTT,” ungkap Silvia.
Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dan WVI tentang pengembangan Ekonomi Menuju NTT Sejahtera dan Percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Juga diadakan penyerahan buku Menuju Indonesia Layak Anak dari WVI kepada Wakil Gubernur NTT.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Deputi Tumbuh Kembang Anak, Dra. Eko Novi Ariyanti, Ketua Tim Penggerak PKK NTT, Julie Sutrisno Laiskodat, Ketua Yayasan WVI, Ebenheser Sembiring, Bupati Manggarai Timur, para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, para ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-NTT, Para Kepala Dinas P3A Kabupaten/Kota se-NTT, Bappeda Kabupaten/Kota se-NTT, pemerhati anak, insan pers dan undangan lainnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
