Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Daerah  

Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat: Satu Tahun Kepemimpinan Melki-Johni, Evaluasi Kritis dan Komitmen Perbaikan

Reporter : Ollchan
IMG 20260220 WA0011

Kupang, Mensanews.com – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Melki Laka Lena dan Johni Asadoma, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar diskusi publik bertajuk Survei Kepuasan Masyarakat: Refleksi dan Evaluasi Tahun Pertama. Forum ini menjadi ruang terbuka bagi akademisi, tokoh masyarakat, organisasi sipil, hingga media untuk memberikan penilaian obyektif terhadap kinerja pemerintahan Melki–Johni.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa survei kepuasan masyarakat bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan instrumen penting untuk membaca persepsi publik secara jujur dan apa adanya.

“Kami meminta agar masukan yang diberikan benar-benar obyektif. Sampaikan apa adanya. Apa yang belum kami lakukan di tahun pertama ini harus menjadi catatan serius untuk diperbaiki di tahun berikutnya,” tegas Melki, Jumad 20 Februari 2026 di Kupang.

Baca Juga :  Bupati Simon: Jangan Jadikan Polemik Karena Insentif  Fukun Salah Satu Program Prioritas SNKT

Evaluasi Terbuka dan Budaya Kritik

Diskusi publik ini memotret berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan kemiskinan dan stunting. Sejumlah peserta menekankan pentingnya transparansi data, efektivitas program, dan percepatan realisasi kebijakan strategis.
Gubernur menegaskan, pemerintah provinsi tidak anti kritik. Justru menurutnya, kritik konstruktif menjadi bahan bakar perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Kalau ada kekurangan, jangan ditutup-tutupi. Tahun pertama adalah fondasi. Tahun kedua dan seterusnya harus lebih kuat dan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Baca Juga :  Bupati Simon: The Right Man On The Right Place Itu Cuma Konsep

Klarifikasi Data Stunting: Berdasarkan Data Resmi BPS

Dalam forum tersebut, Gubernur juga mengklarifikasi angka stunting yang sempat menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa data yang disampaikan pemerintah bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi negara.

“Angka stunting yang kami sampaikan adalah data resmi dari BPS. Tidak ada rekayasa angka. Semua berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Penegasan ini penting mengingat isu stunting menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan manusia di NTT, yang selama ini masuk kategori provinsi dengan prevalensi cukup tinggi secara nasional.

Baca Juga :  Gubernur VBL Mengawali Kunker Di Kabupaten Lembata

Strategi Mikro Targeting: By Name By Address

Sebagai langkah konkret perbaikan, Gubernur Melki memperkenalkan pendekatan micro targeting dalam pelaksanaan program sosial dan penanganan stunting.