Kupang, Mensanews.com –Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., mengatakan, Kabupaten Malaka harus tetap dikawal oleh BPK RI Perwakilan NTT agar Kabupaten Malaka tetap mempertahankan WTP oleh karena itu saya melakukan kunjungan ke BPK RI Perwakilan NTT.
“Saya mohon izin BPK RI Perwakilan Provinsi NTT memberikan arahan bimbingan, pembinaan, pendampingan, sehingga benar-benar anggaran yang digunakan itu betul-betul sesuai manfaatnya bagi masyarakat kabupaten Malaka”, ungkap Bupati Simon kepada Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Ir. Adi Sudibyo, M.M., CSFA
Lanjut Bupati Simon, bagaimanapun namanya anggaran kalau tidak dikawal oleh BPK, BPKP, Inspektorat saya kuatirkan bisa banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti selama ini terjadi di Kabupaten Malaka.
“Saya senang-senang saja karena kami dapat WTP tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa justru dapat WTP lalu penyimpangan terlalu tinggi. Nah, inikan kita juga tidak mau seperti itu”, ujar Bupati Simon
Bupati Simon Nahak menghendaki supaya kalau bisa semua itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan kepada teman-teman yang sementara diaudit, terutama bagi 12 orang sudah direkomendasikan ke Kejaksaan itu kami hanya menindaklanjuti saja apa yang selama ini dilakukan oleh pendahulu kami.
“Sementara itu, saya juga sudah instruksikan kurang lebih ada 8 OPD, yang sudah diaudit dan banyak temuan. Hanya secara etika birokrasi dan administrasi sekaligus secara hukum kita belum berani mengumumkan”, kata Bupati Malaka
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
