Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Daerah  

Bupati Sikka Sampaikan Keterangan Pemerintah: Komitmen Tingkatkan Akses Pendidikan dan Layanan Dasar Masyarakat

Editor: Redaksi
IMG 20250917 WA0019

Maumere, 17 September 2025-
Dalam Rapat Paripurna X Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sikka, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan Keterangan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

Rapat ini menjadi ajang penting untuk mengklarifikasi sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah daerah terkait berbagai isu strategis yang disoroti legislatif.

Tegaskan Validitas Data Penerima Bantuan Belajar

Menanggapi pertanyaan dari sejumlah fraksi, termasuk Nurani Sejahtera, Garda Solidaritas, NasDem, Demokrat, PKB, Golkar, dan PDIP, Bupati Yoris Kago menegaskan bahwa pendataan penerima bantuan belajar telah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pendekatan ini merujuk pada SK Bupati Sikka No. 392/HK/2025, yang menetapkan secara resmi keluarga miskin ekstrem sebagai penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.

Baca Juga :  PUJA SERA Di Malaka Bina Ekonomi Kreatif Warga

“Indikator keberhasilan program ini diukur melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” jelas Bupati, sembari menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program.

Selain itu, guna menjamin keberlangsungan program, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran secara indikatif dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, menjawab kekhawatiran fraksi-fraksi seperti Demokrat, NasDem, dan PDIP tentang keberlanjutan dana.

Kekurangan Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas Penanganan

Isu kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter umum dan dokter gigi di beberapa Puskesmas, menjadi sorotan Fraksi Perindo. Bupati mengakui persoalan tersebut dan menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka telah mengajukan permohonan pengecualian perekrutan tenaga dokter kepada Menteri PANRB RI, sebagaimana tertuang dalam surat Dinkes.800/771/VI/2025 tertanggal 3 Juli 2025.

Baca Juga :  Badai Zeroja Tinggalkan Trauma

“Langkah lanjutan juga telah kami lakukan melalui pertemuan langsung dengan Menteri Kesehatan RI pada 21 Agustus 2025,” ungkap Bupati, menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kesehatan dasar di tingkat layanan primer.