KUPANG, Mensanews.com – Upaya memperkuat pengelolaan lingkungan hidup berbasis kolaborasi lintas negara kembali mendapat momentum penting.
Kepala BPDAS Benain Noelmin, Kludolfus Tuames, resmi dipercaya menjadi Ketua Joint Forestry Working Group Committee tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam proyek pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste.
Penunjukan tersebut merupakan hasil kesepakatan multipihak yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kementerian/lembaga, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Sejumlah institusi pendidikan seperti Universitas Nusa Cendana dan Politani Kupang turut ambil bagian dalam struktur komite tersebut, memperkuat basis ilmiah dalam perumusan kebijakan pengelolaan DAS.
Kludolfus menjelaskan, komite ini memiliki mandat strategis sebagai simpul koordinasi dan konsolidasi lintas sektor dalam menindaklanjuti berbagai isu krusial terkait pengelolaan DAS perbatasan. Keterlibatan para pihak mencerminkan pendekatan kolaboratif, mulai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah kabupaten seperti Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, hingga NGO, tokoh agama, pakar lingkungan, dan antropolog.
“Komite ini bertugas mengoordinasikan dan mengonsolidasikan para pihak dalam menindaklanjuti berbagai isu dan substansi yang telah dipotret oleh tim pakar terkait pengelolaan DAS lintas batas negara,” ujar Kludolfus Kepada Media ini, Sabtu 14 Maret 2026.
Fokus pada DAS Strategis Perbatasan
Dua kawasan utama yang menjadi fokus pengelolaan adalah DAS Talau–Loes dan Mota-Masin. Kedua wilayah ini memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, ketersediaan air, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan.
Karakter DAS yang melintasi batas negara menjadikan pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Degradasi lingkungan di satu sisi wilayah berpotensi memberikan dampak langsung ke wilayah negara lain, mulai dari banjir, kekeringan, hingga kerusakan lahan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
