Terkait usulan atau pertimbangan menaikan biayara transport para kader posyandu dari Rp 30,000 (tiga puluh ribu rupiah) ke Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah), Kapus menolak. “Kalau transport kader dinaikan, maka kegiatan lain akan macet. Setahu saya, transport kader itu di desa ada membiayai mereka per bulan. Kader dapat insentif dari Dana Desa. Itu sekitar Rp 150,000 lebih. Tapi kalau dari Dinas Kesehatan kecil. Tapi, kita harus tau bahwa Posyandu itu punya masyarakat, bukan punya Kesehatan. Itu milik masyarakat. Orang kesehatan hanya mensupport agar semuanya jadi lebih baik,” jelasnya.
Hermenegildo mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya menjadi Kepala Puskesmas Camplong, transport para kader hanya Rp 15000 (lima belas ribu rupiah) dan ia mengupayakan hingga naik menjadi Rp 20,000 hingga Rp 25,000 (dua puluh lima ribu).
Ia juga menegaskan bahwa biaya transport para kader posyandu yang nilainya Rp 30,000/bulan itu tidak dipotong sepeser. “Oh tidak ada. Itu tidak bisa. Kalau potong itu mati itu tidak bisa. Itu gila, kita sudah usaha untuk naik terus dipotong lagi itu gila,” tandasnya.
Diakhir kata, Kapus Camplong, Hermenegildo Soares berpesan kepada para kader posyandu di wilayah Puskesmas Camplong, Kecamatan Fatuleu bahwa dirinya tidak pernah melupakan hak mereka.
“Hak kalian saya tidak pernah lupa, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk semua jadi baik. Dan mulai tanggal 27 saya akan selesaikan di 3 (tiga) tempat; mulai dari tempat- tempat jauh dan terakhir di tempat yang dekat. Saya menyanyangi kalian semua sebagai kader- kader saya dan orangtua saya. Saya hargai itu dan akan saya selesaikan itu. Saya sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini dan semua ini akan diselesaikan tanggal 27 ini,” pungkas Hermenegildo.
Seperti diberitakan sebelumnya (10/01/2021), sejumlah Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Wilayah Puskesmas Camlpong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang mengeluhkan biaya operasional (biaya transport, red) mereka yang sudah 9 (sembilan) bulan belum dibayar terhitung sejak April hingga Desember 2020.
“Saya kerja sejak tahun 2019 dan tahun 2020 nama kami baru masuk data Dinas (Dinas Kesehatan, red). Kami dibayar Rp 30.000. Tanggal 18 Mei 2020 lalu kami terima insentif bulan Januari hingga Maret 2020. Sejak saat itu hingga sekarang (Januari 2021, red), sudah 9 (sembilan) bulan, kami belum dibayarkan,” jelas Arni Nomleni, Ketua Kader Posyandu Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.
Sesuai janji Kepala Puskesmas Camplong, Hermenegildo Soares , S. Sos, lanjutnya, awal bulan Januari 2021, uang operasional kader akan dibayarkan. Tetapi kenyataannya hingga Jumat, 08/01/2021 belum direalisasikan. “Saya juga minta agar insentif kami per bulannya bisa ditambahkan sedikit menjadi Rp 50.000 supaya kami pakai itu untuk ongkos pergi pulang,” imbuhnya.
Arni menjelaskan bahwa dari 66 Posyandu yang ada di Wilayah Puskesmas Camplong, masing-masing Posyandu memiliki 5 Kader Posyandu. Total jumlah semua Kader di Puskesmas Camplong ada 330 orang. Dan biaya operasional kader/bulan sebesar Rp 30.000.
“Dan total dana (biaya transport,red) yang harus dibayarkan pihak Puskesmas kepada semua kader sebesar Rp 30,000 kali 330 orang kali 9 bulan (atau sekitar Rp 89,100,000, red),” sebut Arni Nomleni.
Rekan Arni yang lain, yani AT yang bertugas pada bagian pengisian KMS, juga minta agar pihak Puskesmas (Kapus Camplong, red) tidak memotong lagi uang transport mereka yang kecil itu. Lebih dari itu, ia juga berharap insentif mereka dibayar tepat waktu.
“Katong kasih masuk data dan kerjasama dengan Puskesmas kadang juga mengerti dan kami minta Puskesmas juga harus mengerti dengan kami, karena kami sudah luangkan waktu untuk tinggalkan rumah tangga kami,membantu pihak puskesmas,” ujarnya. (OB/tim)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
