Maumere, Mensanews.com- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Pulau Flores dengan menyoroti langsung berbagai persoalan yang menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pertemuan bersama jajaran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi NTT di Kabupaten Sikka, Gubernur Melki menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan pendekatan dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Pertemuan yang digelar di Kantor Samsat Bersama UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, Maumere, Sabtu (6/9/2025) itu berlangsung serius namun terbuka. Di hadapan Bupati Sikka, jajaran Forkopimda, dan kepala UPTD lintas sektor, Gubernur Melki menggarisbawahi bahwa ketergantungan pada dana transfer pusat tidak bisa lagi menjadi andalan dalam membangun daerah.
“Makin lama transfer dari pusat akan terus menurun. Kalau kita tidak berinovasi, tidak ubah pola kerja, maka bicara PAD hanya jadi mimpi,” tegas Gubernur Melki.
Dorongan Transformasi: Dari Penagihan Pajak hingga Hilirisasi Produk Lokal
Salah satu sektor yang paling ditekankan Gubernur dalam diskusi tersebut adalah optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurutnya, sektor ini masih memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal, baik karena pendekatan yang kaku, kurangnya edukasi kepada masyarakat, maupun lemahnya sistem penegakan hukum.
“Harus kreatif agar banyak orang tersentuh dengan program keringanan pajak. Jangan pikirkan besarannya, yang penting banyak orang membayar,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Gubernur Melki meminta UPTD untuk menyesuaikan pola layanan dengan latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat. Fleksibilitas dan empati menjadi kunci pendekatan yang menurutnya dapat meningkatkan kesadaran pajak.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyentuh pentingnya mendorong hilirisasi produk lokal sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD. Ia mencontohkan kesuksesan produk madu Amfoang, yang kini bisa dijumpai di hotel bintang lima di Jakarta berkat pengemasan dan branding yang lebih profesional.
“Saya ingin ada NTT Mart di Sikka. Supaya saat orang pulang dari Sikka, mereka bisa membawa pulang produk khas kita. Itu juga bagian dari PAD,” jelasnya.
Potret Tantangan Nyata di Lapangan
Arahan Gubernur tidak lepas dari respons atas berbagai kendala yang disampaikan masing-masing UPTD di Kabupaten Sikka. Sejumlah masalah konkret mencuat, mulai dari aspek regulasi hingga keterbatasan kewenangan.
UPT Kehutanan mengeluhkan belum adanya regulasi yang bisa mendasari pungutan di Kawasan Ekowisata Waigete.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
