Lebih lanjut, Pj. Gubernur mengungkapkan bahwa pembangunan 52 rumah yang terdampak konflik sosial di Kecamatan Adonara Barat akan segera ditangani oleh BNPB. Ia juga menekankan pentingnya klarifikasi status tanah agar pembangunan rumah dapat dilakukan dengan legalitas yang jelas.
Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana
Usai rapat koordinasi, dilakukan penyerahan secara simbolis berbagai bantuan kemanusiaan untuk korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Bantuan tersebut antara lain berupa:
1. Kementerian Sosial RI memberikan bantuan senilai Rp 1.003.303.000 yang terdiri dari bantuan logistik tanggap darurat senilai Rp 603.303.000, bantuan sembako 1.500 paket senilai Rp 300.000.000, serta 800 paket peralatan sekolah senilai Rp 100.000.000.
2. Bantuan CSR oleh PMK dan Bank Mandiri berupa 2.600 paket perlengkapan sekolah.
3. Kementerian Kesehatan RI menyediakan PMT ½ ton, masker anak dan dewasa sebanyak 2.000 pcs, oksigen konsentrat 5 unit, serta obat-obatan untuk 26 jenis penyakit.
4. Kemendagri menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana tahun 2024.
5. Caritas Indonesia memberikan bantuan berupa 2.573 paket sembako, 2.102 paket hygiene kit, dan 12 ton beras.
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan perlengkapan pengungsi berupa selimut dan perlengkapan makan.
7. MDMC-Lazismu menyerahkan bantuan berupa 1.250 paket sembako, 1.250 paket hygiene kit, serta tim pelayanan kesehatan dan pendidikan darurat.
Rakor ini menjadi langkah penting dalam mempercepat proses pemulihan dan membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dan konflik sosial di Flores Timur. Pemerintah Provinsi NTT, bersama dengan pemerintah pusat, berkomitmen untuk menangani bencana ini dengan sebaik-baiknya dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
