Flores Timur, 26 November 2024 – Penjabat (Pj.) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P., hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Pasca Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Flores Timur pada Minggu (23/11).
Rakor ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, dan turut dihadiri sejumlah pejabat penting seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Pj. Bupati Flores Timur Sulastri Rasyid, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta berbagai pejabat lainnya dari kementerian terkait.
Rakor ini memiliki agenda utama untuk membahas berbagai langkah percepatan penanganan bencana pasca-erupsi, di antaranya pelayanan kepada masyarakat terdampak, pembangunan hunian sementara (huntaru) dan hunian tetap (huntap), serta pembangunan rumah masyarakat yang terdampak konflik sosial di Kecamatan Adonara Barat.
Pentingnya Pembangunan Huntap yang Komprehensif
Menko Pratikno dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan hunian tetap (huntap) harus memperhatikan tidak hanya aspek konstruksi rumah, tetapi juga pembangunan lingkungan fisik yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sosial. “Pembangunan huntap bukan sekedar membangun rumah, tetapi juga lingkungan yang dapat memberikan kualitas hidup yang baik bagi para penghuninya,” kata Pratikno. Menurutnya, kunjungan ini juga bertujuan untuk menetapkan lokasi huntap yang telah dipertimbangkan secara komprehensif.
Selain itu, Menko Pratikno juga menyampaikan bahwa berdasarkan rapat tingkat menteri sebelumnya, ia telah bersurat kepada Presiden untuk memohon arahan mengenai pembangunan kembali rumah warga yang terdampak konflik sosial di Kecamatan Adonara Barat.
Penanganan Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memberikan update terkait situasi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang masih berlangsung meskipun tidak sebesar erupsi pertama. “Pengungsian terpusat sudah tidak ada penambahan jumlah pengungsi, malah cenderung berkurang karena banyak pengungsi yang sudah kembali ke rumah mereka dan menjadi pengungsi mandiri. Bantuan logistik terus mengalir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pengungsi,” jelas Suharyanto.
Terkait pembangunan huntara (hunian sementara), Suharyanto melaporkan bahwa telah disiapkan lahan seluas 9 hektar yang akan dibangun 420 unit, dengan masing-masing unit menampung 5 Kepala Keluarga (KK). Proses pembangunan huntara ini akan dibantu oleh Satgas TNI dan ditargetkan selesai sebelum musim penghujan.
Laporan Pj. Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto
Pada kesempatan ini, Pj. Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, melaporkan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan tiga titik lokasi untuk pembangunan huntara dan telah melakukan survei lokasi. “Kami telah meminta koordinat lokasi untuk segera diproses dalam rekomendasi pelepasan lahan. Untuk logistik, kami pastikan cukup dan memerlukan pemetaan agar distribusinya tepat sasaran,” ujar Dr. Andriko.
Pj. Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT sedang menyiapkan rekomendasi pelepasan hutan lindung, dengan data-data yang saat ini sedang diproses bersama Pemkab Flores Timur. Mengenai bantuan beras, Pemprov NTT telah meminta tambahan 60 ton dari Pemkab melalui cadangan beras pemerintah dan masih memiliki 80 ton cadangan beras yang siap disalurkan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
