“Kami berterima kasih kepada balai-balai pusat yang selama ini membantu ketika kemampuan provinsi terbatas,” ujar Gubernur Melki.
Selain itu, ia mengumumkan rencana program bedah rumah berbasis gotong royong yang akan mulai dijalankan pada 2026. Program ini menargetkan lebih dari 1.000 rumah dengan skema kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, dengan bantuan sekitar Rp 20 juta per rumah.
Potret Kondisi Infrastruktur NTT
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Benny Nahak, memaparkan bahwa total panjang jalan provinsi mencapai 2.687 kilometer. Hingga akhir 2025, jalan dengan kondisi mantap baru mencapai 1.827,7 kilometer atau 67,99 persen.
Sementara itu, dari total kewenangan irigasi provinsi seluas sekitar 60.328 hektare, cakupan fungsional yang tertangani baru sekitar 9.953 hektare. Untuk akses air bersih, rumah tangga yang telah menikmati air layak mencapai 89,66 persen, sedangkan akses sanitasi baru sekitar 80,80 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Evaluasi ini penting untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi dan memastikan pembangunan berjalan sesuai standar teknis, regulasi, serta prinsip keberlanjutan,” kata Benny.
Transparansi, Media, dan Peran Jasa Konstruksi
Dalam kesempatan tersebut, Melki menegaskan bahwa forum rapat kerja menjadi ruang evaluasi terbuka demi memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Ia juga meminta media massa berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kewenangan pembangunan, terutama perbedaan antara jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Sering kali persoalan muncul karena status jalan atau infrastruktur tidak dipahami dengan baik. Padahal, kalau diketahui jelas, penanganannya bisa lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
Ia mendorong pelaku jasa konstruksi di NTT untuk terus meningkatkan profesionalisme, mematuhi standar keselamatan kerja, serta menjaga kualitas hasil pembangunan.
Menurut Gubernur Melki, infrastruktur yang tertib, berkualitas, dan tepat sasaran merupakan fondasi penting bagi pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
“Dengan segala keterbatasan, kita harus mencari formula agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” tutupnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
