Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah menyampaikan beberapa hal yang ditekankan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern pada 27 Mei 2021. Di antaranya tujuan utama pengawasan adalah untuk jamin tercapainya manfaat secara akuntabel, efektif dan efisien.
“Pengawasan juga harus jamin tidak ada satu rupiah pun yang salah sasaran. Yang ditungu masyarakat adalah hasil, manfaat serta rupiah yang dibelanjakan Pemerintah. Beliau juga minta BPKP dan APIP harus kawal percepatan belanja Pemerintah (daerah),” jelas Sally.
Dalam mengimplementasikan arahan Presiden, lanjut Sally, BPKP telah terbitkan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) termasuk APP Daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi. Untuk tingkat nasional, ada 15 kelompok isu strategis dengan 60 objek pengawasan.
“Khusus untuk Provinsi NTT, isu strategis yang akan dilakukan pengawasan dengan berkolaborasi dengan APIP di NTT adalah sektor Pariwisata dan Pertanian. Rakor ini adalah upaya untuk harmonisasi dan koordinasi pengawasan di daerah untuk tingkatkan akuntabilitas pengawasan pembangunan daerah,” tutup Sally.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatangan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas oleh para Bupati/Walikota se-NTT dan Wakil Gubernur NTT (*)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
