Dirinya menjelaskan bahwa dalam kesepakatan bersama 24 guru, jika guru yang telah ditugaskan untuk mengajar anak-anak agar bisa membaca tetapi pada akhirnya anak-anak tersebut belum bisa membaca maka guru tersebut akan dinon jamkan, sambil memberi kesempatan kepada guru yang lain untuk mengatasi anak-anak yang belum bisa membaca.
“Kalau anak-anak belum tahu baca maka didalam kesepakatan kami bersama 24 guru yang bersangkutan diistirahatkan dulu atau di non jam kan dulu untuk guru-guru yang lain bisa mengatasi anak-anak yang masih belum bisa membaca, sehingga niat kita memanusiakan manusia bisa terwujud di Kabupaten Malaka khusus di kecamatan Wewiku”, tuturnya.
Ia berharap dari kelas 4 sampai kelas 6 jika sudah mengenal huruf dan mengenal bilangannya paling kurang itu mereka harus tahu membaca sehingga kita bisa menyebarkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan bisa dipahami.
“Kalau masih ada yang butuh huruf dalam hal ini belum lancar membaca kita berbicara segala macam program kerja kita sepertinya mengambang juga, sehingga dengan adanya Kelompok kerja 24 kepala sekolah, kami mencoba untuk memulai agar bisa mengatasi semuanya”, tandas Wily
Untuk diketahui bahwa program K3S dan didalam perkembangannya sudah bersama-sama dengan Camat sebagai kepala wilayah, menyentuh semua guru di tiga gugus bagus karya bakti yaitu, gugus Webriamata, gugus bauna Weoe, dan gugus taberek di Hanemasin.
“Kegiatan yang merupakan kegiatan pendidikan kami hadirkan Bupati Malaka, dengan semua unsur terkait yang berhubungan dengan pendidikan untuk kita bersama-sama melihat perkembangan pendidikan di wewiku dan di Malaka pada umumnya karena pendidikan ini perlu kita perhatikan di Malaka, memanusiakan manusia”, Tutupnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
