“Saya tidak tertarik dengan prestasi dan penghargaan yang diakui lewat secarik kertas. Penghargaan tertinggi untuk BKKBN adalah berapa keluarga prasejahtera yang diselamatkan dan berapa banyak remaja puteri yang jadi calon pembawa carrier yang baik bagi generasi berikutnya. Itu keberhasilan manusia. Ukurannya jelas kemanusiaan, itu baru hebat, “jelas Gubernur VBL.
Sementara itu, Kepala BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru dalam kesempatan tersebut melaporkan capaian Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21). Capaian pendataan BKKBN NTT, salah satu yang terbaik di Indonesia yakni mencapai 80,14 persen atau 1.123.934 Kepala Keluarga (KK) dari jumlah KK versi Dukcapil sejumlah 1.402.414 KK. Metode pendataan yang dipakai adalah melalui formulir (85 persen) dan lewat smartphone (15 persen).
“Dari 3.353 Desa/Kelurahan sasaran, yang terdata adalah 3.324 atau 99,40 persen. Kabupaten dengan pendataan tertinggi di atas 99 persen adalah Nagekeo dengan 99,70 persen, Flotim dengan 99,61 persen, Ende dengan 99,58 persen dan Manggarai Timur mencapai 99,53 persen. Sementara capaian terendah adalah Kota Kupang dengan 67,02 persen,”jelas Marianus.
Dari pendataan itu juga, lanjut Marianus, terungkap dari 623.734 Pasangan Usia Subur (PUS) tercatat ada sekitar 13,30 persen PUS yang menikah di bawah usia 19 tahun. Total PUS yang mengikuti KB modern dan KB Alamiah/Tradisional mencapai 39,9 persen. BKKBN juga menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kerja kolaboratif.
“Dari 4.296.522 jiwa yang terdata, ada sekitar 2.680.862 (62,40 persen) yang sudah miliki akta kelahiran dan sisanya atau sekitar 37,60 persen belum memiliki akta kelahiran.Kami siap untuk melakukan kerja kolaboratif yang lebih maksimal untuk menangani stunting, persoalan kependudukan dan keluarga berencana.Kita akan maksimalkan peran kader KB di Desa agar bisa membangun semangat kolaboratif dengan kader PKK, bidan atau tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan di tingkat desa termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, “pungkas Marius.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut Staf Khusus Gubernur Bidang Politik, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT, Ketua Pokja Stunting NTT, sekretaris BKKBN NTT dan pejabat dari BKKBN NTT. */Oll)
Sumber: SP Biro APim
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
