MALAKA, Mensanews.com – Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS bersama Pemda Malaka gelar Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selasa 9 November 2021.
FGD tersebut bertema; Pembagunan Kabupaten Malaka Sebagai Daerah Perbatasan Antar Negara Daerah Kepulauan dan Pesisir Pantai.
Dalam FGD tersebut Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS sebagai nara sumber.
Sebelumnya, penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia itu, diterima secara adat oleh pemerintah dan tokoh adat di Kabupaten Malaka, selanjutnya melakukan sejumlah agenda hingga Rabu 10 November 2021.
Pantauan media ini, Senin (8/11/21) siang, Profesor Rokhmin bersama tim yang didamping Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) mengunjungi beberapa lokasi pantai di bagian selatan Laut Timor.
Lokasi yang dikunjung diantaranya, pantai di Hasan (red, teluk) Abudenok di Desa Umatoos Kecamatan Malaka Barat dan para nelayan di Desa Kletek dan Suai Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
Bersama para nelayan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong-Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri begitu bangga, kagum dan senang ketika berdialog dengan para nelayan.
Tidak dapat dibayang, seorang guru besar berpenampilan sederhana, berbicara apa adanya dan menyapa para nelayan dalam senyuman dan tawa canda yang menarik simpati.
Tampaknya, profesor punya kemampuan mendengar, para nelayan diajak bicara. Bicara tentang kehidupan nelayan, pekerjaannya dan kondisi yang dihadapi.
Terkadang profesor bertanya untuk mengetahui tentang apa yang dilakukan para nelayan dan hasilnya. Tak lupa juga, kondisi yang dihadapi para nelayan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
