Mensanews.com – Jakarta, Presiden Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah Dewan Pengawas KPK 2019-2023, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12) siang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden Nomor 140/P/2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabaran 2019-2023 tertanggal 19 Desember 2019, telah menetapkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2019-2023.
Sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak didampingi oleh 4 (empat) anggota lainnya yaitu:
1. Artidjo Alkostar (mantan Hakim Mahkamah Agung); 2. Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, NTT);
3. Harjono (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi); dan
4. Syamsudin Haris (Peneliti LIPI).
Kelima anggota Dewan Pengawas KPK masa Jabatan 2019-2023 itu telah mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden Jokowi, dalam upacara yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12) siang.
“Demi Allah/Tuhan saya berjanji dengan bersungguh-sungguh, bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini,
Langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuai apapun kepada siapapun,” demikian salah satu bunyi sumpah yang diucapkan secara bersama-sama oleh kelima anggota Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2019-2023 itu.
Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, anggota Dewan Pengawas KPK berjumlah 5 (lima) orang, memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Dewan Pengawas bertugas:
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
