Selama ini oknum Pemda bisa menikmati anggaran dari ketidakjelasan volume sampah yang diangkut. Semua dengan hitungan yang tidak pasti namun anggaran pasti keluar. Masalahnya gimana mau di audit ? Benarkah value sampah sebesar yang dihitung dalam anggaran?
Hampir semua Pemda punya mindset seperti itu. Contoh dalam laporan jumlah sampah perhari sebesar 1000 ton. Namun ketika akan diolah jadi tenaga listrik, survey tidak menunjukkan volume sebanyak itu. Investor tidak mau membangun pembangkit listrik kalau tidak ada jaminan supply sampah.
Kemudian, katakanlah investor mau membiayai semua angkutan sampah dari tempat penampungan sementara sampai ke TPA sampah untuk diolah listrik. Pemda keberatan. Karena itu artinya anggaran sampah tidak ada lagi. Maka tidak ada lagi anggaran yang bisa dibancaki yang sulit untuk di audit.[sc name=”BACA JUGA” ]
Kalaupun Pemda setuju, ada lagi kendala, yaitu mengenai lokasi PLTSa. Umumnya lokasi bukan berada di daerah asal sampah. Nah muncul lagi masalah siapa yang berhak atas PAD dari adanya PLTSa. Kalau sudah masuk ke ego wilayah, urusannya jadi runyam. Stuck… !!!
Jadi masalahnya sederhana, pak Jokowi. Yaitu mental aparat Pemda masih doyan makan uang sampah. Ini masalah mental karena SDM yang bermental sampah sampai kapanpun PLTSa tidak akan terbangun. Padahal ini bukan soal listrik tapi soal sampah. Soal kebersihan. Soal keimanan.
Solusinya gimana? Pemda harus membentuk Badan Sampah kota. Tidak lagi di bawah dinas kebersihan. Badan ini otonom yang memungkinkan bekerjasama dengan investor dalam memanfaatkan potensi sampah. Anggaran angkutan sampah hapus dari APBD. Hanya itu pak Jokowi 😢
Kalau engga, sampai akhir periode kedua PLTSa tetap jadi rencana mangkrak. (EJB). (Gowinda dewadatta)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
